Amidst ambisi besar negara untuk memberi makan anak-anak Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), para investor, mitra, dan pengelola dapur mulai menunjukkan rasa marah. Mereka datang dengan bahasa kerugian, perhitungan yang tidak kecil, bangunan dapur yang telanjur berdiri, pinjaman yang terlanjur berjalan, dan keyakinan bahwa mereka sedang ikut menegakkan proyek sosial negara.
Ketika kemarahan itu meledak ke ruang publik, kita dipaksa melihat MBG bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai persoalan desain kelembagaan. Terlalu mudah bagi kita untuk memilih salah satu posisi yang paling nyaman: membela investor sebagai korban, membela BGN sebagai penjaga niat baik negara, atau malah menolak seluruh program MBG sebagai kekacauan sejak awal.
Padahal, situasi ini jauh lebih rumit. Ia memperlihatkan benturan antara tujuan sosial yang mulia, struktur birokrasi yang belum matang, ekspektasi modal yang terlalu cepat masuk, dan ruang abu-abu yang segera dibaca oleh para pemburu rente.
MBG selalu dijual kepada publik sebagai program kemanusiaan. Narasi utamanya jelas: anak-anak harus makan lebih baik, gizi harus diperkuat, dan negara harus hadir lebih konkret dalam kehidupan rumah tangga yang rentan.
Tapi, apa yang terjadi ketika tujuan sosial yang mulia bertabrakan dengan struktur birokrasi yang belum matang? Apa yang terjadi ketika ekspektasi modal terlalu cepat masuk, dan ruang abu-abu segera dibaca oleh para pemburu rente?
Amarah investor bukan sekadar drama administratif. Ia adalah bunyi retak dari sebuah kebijakan besar yang dipaksa berjalan lebih cepat daripada kesiapan institusinya.
Program MBG harus dipertimbangkan ulang, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
MBG bukan hanya program gizi, melainkan juga sebagai persoalan desain kelembagaan. Kita harus mempertimbangkan ulang kebijakan ini, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Sumber referensi: nasional.kompas.com
WhatsApp us